AI untuk layanan kesehatan yang lebih baik dan pekerjaan yang layak di Indonesia

JAKARTA, LyfeBengkulu.com- Di tengah pesatnya perkembangan akal imitasi (AI) yang mengubah sistem kesehatan di berbagai negara, para pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, perwakilan pekerja dan pengusaha, akademisi serta mitra pembangunan berkumpul hari ini (24/6) dalam sebuah dialog kebijakan bertajuk “Intersectionality in Action: A Deep Dive with Policymakers & Practitioners on AI, Health Workforce, and Serving Vulnerable Indonesian Workers.”

Diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dialog kebijakan ini membahas bagaimana AI mengubah tenaga kerja kesehatan dan industri layanan kesehatan di Indonesia, sekaligus mengeksplorasi langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa inovasi teknologi mendukung pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas serta hasil yang lebih adil bagi kelompok rentan.

Mulai dari alat diagnostik dan pemantauan penyakit hingga perencanaan tenaga kesehatan dan otomatisasi administrasi, AI semakin memengaruhi cara layanan kesehatan diberikan dan dikelola. Kendati teknologi ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan, pemanfaatannya juga memunculkan berbagai pertanyaan penting mengenai masa depan dunia kerja di sektor kesehatan. 

• PGN Siap Pasok Gas Bumi Sengeti, Ubah Stranded Gas Jadi Energi Berkelanjutan
• Kementerian ESDM Dukung Inovasi CNG Clustering, PGN Mulai Perluas Akses Gas Bumi
• Kelola Empty Nest Syndrome, Ini Prioritas yang Perlu Disiapkan Sambut Usia Senja

Forum ini merupakan yang keenam dalam rangkaian diskusi yang diselenggarakan ILO mengenai AI dan dunia kerja. Forum tersebut menghadirkan pidato kunci Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang disampaikan oleh Eko Sulistijo, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan. Dalam sambutannya, Menteri Budi menekankan potensi AI dalam memperkuat sistem kesehatan Indonesia dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang terlayani.

“Seiring dengan upaya kita mendorong transformasi kesehatan, penting untuk memastikan bahwa teknologi dapat melengkapi dan mendorong kesetaraan dalam layanan kesehatan,” ujar Menteri Budi. “Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menyusun kerangka kebijakan penggunaan AI di sektor kesehatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dokter, akademisi dan praktisi kesehatan.”

Janine Berg, Peneliti Senior di Departemen Riset ILO di Jenewa, memaparkan berbagai peluang dan tantangan yang terkait dengan pemanfaatan AI di sektor kesehatan. Ia juga membagikan temuan dari studi ILO yang mengkaji dampak penggunaan model bahasa besar (large language models/LLMs) terhadap penalaran klinis dokter di Indonesia, Kenya dan Belanda.

“Temuan kami menunjukkan bahwa AI dapat memperkuat layanan kesehatan dan mendukung pengambilan keputusan klinis tanpa menggantikan tenaga kesehatan,” ujar Berg. “Namun, pemanfaatan AI yang berhasil memerlukan pelatihan yang memadai, validasi yang ketat, perlindungan terhadap potensi kesalahan serta keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam tata kelola dan implementasi sistem AI.”

Diskusi ini berlangsung pada saat yang krusial ketika Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi kesehatan yang ambisius, dengan fokus pada penguatan layanan kesehatan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan serta teknologi kesehatan. Di saat yang sama, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, meningkatnya permintaan terhadap layanan kesehatan akibat perubahan demografi dan penuaan penduduk, serta kesenjangan yang masih terus terjadi dalam akses terhadap layanan kesehatan berkualitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menekankan bahwa dampak AI terhadap sektor kesehatan di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut diatur dan diterapkan. “AI harus dipandang sebagai alat pendukung, bukan pengganti tenaga kesehatan,” ujar Simrin. “Tantangan bagi para pembuat kebijakan, pengusaha dan pekerja adalah memastikan bahwa AI diterapkan dengan cara yang dapat meningkatkan hasil layanan kesehatan, memperkuat kondisi kerja, serta memperluas akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas.”

• Jangan Salah Pilih, Ini Tips Mencari Smartphone Terbaik!
• Kunjungi LNG Arun, Petronas LNG Buka Peluang Kerjasama Strategis
• Berkesempatan Raih Dapur Impian Hanya di PGN Bedah Dapur GasKita 2026

Untuk mengeksplorasi berbagai peluang dan tantangan tersebut, forum ini menghadirkan beragam praktisi yang berada di garda terdepan layanan kesehatan. Para panelis terdiri dari dr. Laili Fathiyah, MPH, FISQua, Direktur Rumah Sakit Pelni; Dr. Naurah Zainar Aufaria, Sp.OK, praktisi kesehatan kerja yang berkiprah di sektor kelapa sawit di Papua dan Kalimantan Barat; dr. Adiwan Qodar, MM., CHRPF., CT, Asisten Deputi Kemitraan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan; serta dr. Muhammad Dzaky Darmawan, Wakil Presiden Bidang Internal CIMSA Indonesia.

Para panelis membahas bagaimana AI dapat mendukung tenaga kesehatan, meningkatkan alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan klaim kesehatan, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan ke daerah terpencil dan kurang terlayani. Mereka juga menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai risiko yang muncul seiring adopsi AI, seperti bias algoritma, perlindungan dan privasi data, kesenjangan akses terhadap teknologi, serta potensi dampaknya terhadap kondisi kerja, khususnya bagi pekerja dan kelompok masyarakat rentan yang menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses layanan kesehatan maupun teknologi digital.

Sesi ini juga diperkaya dengan pandangan dari perwakilan pekerja dan pengusaha. Afif Johan, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, menyoroti pentingnya kesiapan tenaga kerja, perlindungan pasien dan akses yang setara terhadap layanan kesehatan di era AI. Sementara itu, Doddy Darmawan dari Komite Kesehatan Digital APINDO menekankan peran inovasi, infrastruktur digital dan pengembangan keterampilan dalam memastikan bahwa adopsi AI dapat mendukung keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat AI tidak hanya berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan, tetapi juga pada terwujudnya pekerjaan yang layak, tempat kerja yang lebih aman serta akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang paling rentan.