Pakistan Diduga Instrumentalisasi Perjanjian Air Indus untuk Hambat Pembangunan

MEDAN, LyfeBengkulu.com- Pemerintah India kembali melontarkan kritik keras terhadap implementasi Indus Waters Treaty (IWT) atau Perjanjian Perairan Indus yang ditandatangani dengan Pakistan pada 1960. India menilai Pakistan selama puluhan tahun menggunakan mekanisme sengketa dalam perjanjian itu sebagai instrumen politik untuk menghambat pembangunan infrastruktur air dan energi di wilayah India.

Mantan Komisaris India untuk Perairan Indus, Dr. Pradeep Kumar Saxena, menyebut Pakistan secara sistematis memanfaatkan ketentuan perjanjian bukan untuk menyelesaikan konflik, melainkan memperlambat proyek strategis India di wilayah Jammu dan Kashmir.

“Hampir setiap proyek tenaga air India di sungai-sungai barat selalu ditentang, bahkan ketika proyek tersebut secara jelas diizinkan dalam ketentuan perjanjian,” kata Saxena.

Beberapa proyek yang berulang kali menjadi sengketa antara lain proyek Baglihar, Kishenganga, Pakal Dul, dan Tulbul. Pakistan mengajukan keberatan teknis hingga membawa sejumlah proyek ke proses arbitrase internasional yang panjang.

Menurut Saxena, pola tersebut menunjukkan bahwa keberatan Pakistan bukan semata soal kepatuhan terhadap perjanjian, melainkan upaya menahan pembangunan India di Jammu dan Kashmir.

Narasi “Perang Air”

India juga menuding Pakistan membangun narasi internasional yang menggambarkan India sebagai ancaman terhadap pasokan air kawasan.

Melalui jalur diplomatik, akademik, dan forum internasional, Pakistan disebut berulang kali mengangkat kemungkinan India “mempersenjatai air” terhadap Pakistan. Padahal, menurut India, tidak pernah ada pelanggaran terhadap Perjanjian Indus sejak disepakati lebih dari enam dekade lalu.

Saxena mengatakan India tetap menjalankan kewajiban perjanjian bahkan ketika hubungan bilateral memburuk akibat konflik militer maupun isu terorisme lintas batas.

“India tetap mematuhi perjanjian selama perang 1965, perang 1971, konflik Kargil 1999, hingga berbagai fase ketegangan lainnya,” ujarnya.

Pembangunan dan Energi Dinilai Terhambat

India menilai pembatasan dalam Perjanjian Indus telah menghambat pembangunan pertanian dan energi di sejumlah wilayahnya.

Wilayah Rajasthan dan sebagian Punjab disebut kehilangan peluang pengembangan irigasi karena keterbatasan akses terhadap sistem sungai tersebut. Selain itu, Jammu dan Kashmir yang memiliki potensi tenaga air besar juga dinilai tidak mampu mengoptimalkan sumber dayanya akibat berbagai pembatasan desain dan keberatan yang terus diajukan Pakistan.

Menurut Saxena, masyarakat lokal di Jammu dan Kashmir semakin memandang perjanjian tersebut sebagai hambatan terhadap pembangunan ekonomi wilayah mereka sendiri.

“Banyak warga melihat perjanjian ini sebagai bentuk pembatasan eksternal terhadap hak mereka memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayahnya sendiri,” katanya.

India juga menilai keterbatasan pengembangan tenaga air berdampak langsung pada keamanan energi nasional. Potensi energi bersih dan terbarukan dari sungai-sungai barat dinilai tidak berkembang optimal akibat pembatasan dalam perjanjian tersebut.

India Soroti Dasar Politik Perjanjian

Menurut India, Perjanjian Indus sejak awal dibangun atas dasar “goodwill dan persahabatan” antara kedua negara. Namun, India menilai konteks politik tersebut kini telah berubah.

India menuding Pakistan terus menggunakan terorisme lintas batas sebagai instrumen kebijakan luar negerinya. Sejumlah serangan yang disoroti India antara lain serangan terhadap Parlemen India pada 2001, serangan Mumbai 2008, hingga serangan Pahalgam pada April 2025.

Saxena menyebut hubungan bilateral tidak dapat dipisahkan dari implementasi perjanjian internasional.

“Suatu negara tidak bisa menuntut kepatuhan penuh terhadap perjanjian sambil secara bersamaan melanggar prinsip dasar hubungan antarnegara,” ujarnya.

Dinilai Perlu Koreksi

India menegaskan langkah peninjauan kembali terhadap Perjanjian Indus bukan bentuk agresi, melainkan upaya melindungi kepentingan nasionalnya di Cekungan Indus.

Dalam pandangan India, selama 65 tahun terakhir negara itu telah menyerahkan sekitar 80 persen aliran air sistem Indus kepada Pakistan, membayar sekitar 62 juta pound sterling untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pakistan, serta tetap mematuhi perjanjian meski terjadi perang dan konflik berkepanjangan.

Sebaliknya, India menilai Pakistan justru menggunakan perjanjian tersebut sebagai alat diplomasi untuk menghambat pembangunan India dan membangun narasi internasional mengenai ancaman “perang air”.

“Ini bukan agresi. Ini adalah koreksi yang sudah terlalu lama tertunda terhadap pengaturan yang tidak seimbang,” kata Saxena.