Panduan Baru: Perubahan Peraturan BPR dari OJK

Jumat, 19 Juli 2024 13:40 WIB

Inilah Perubahan Peraturan untuk BPR yang Ditetapkan OJK (Freepik)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dikabarkan telah menerbitkan aturan terbaru yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah).

Latar Belakang Penerbitan POJK 9 Tahun 2024

POJK Nomor 9 Tahun 2024 disusun untuk mendorong penerapan tata kelola dalam operasional BPR dan BPR Syariah. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan mandat yang tercantum dalam Pasal 20B Undang-Undang Perbankan dan Pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perubahan Substansial dalam POJK

Beberapa perubahan substansial dalam POJK ini antara lain:

Penambahan dan penyempurnaan pilar penerapan tata kelola menjadi 12 pilar, termasuk aspek pemegang saham.
Pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk mengambil tindakan tertentu, seperti memerintahkan BPR dan BPR Syariah memenuhi jumlah Direksi/Dewan Komisaris di luar yang ditetapkan dalam POJK.
Pengaturan mengenai pemberhentian, penggantian, atau pengunduran diri Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Kebijakan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Kebijakan remunerasi dan nominasi.
Penyesuaian threshold pemenuhan struktur tata kelola.
Pengaturan koordinasi fungsi audit intern dengan OJK.
Pengaturan rencana bisnis.

Baca Juga: Beda Nasib, Jumlah BPRS Ngebut Salip BPR

Pemberhentian atau Penggantian Direksi dan Komisaris

Pemberhentian atau penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi BPR dan BPR Syariah.

b. Keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan pada penilaian subjektif dari pemegang saham, melainkan penilaian objektif terkait pengelolaan BPR dan BPR Syariah.

c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, dengan memperhatikan penilaian dari anggota Dewan Komisaris atau komite remunerasi dan nominasi, serta telah diagendakan dalam RUPS.

d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak boleh mengakibatkan permasalahan dalam pengorganisasian atau membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.

Pelaporan Tata Kelola

Laporan pelaksanaan tata kelola semesteran pertama kali disampaikan untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2024, yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2025.

Sementara itu, laporan pelaksanaan tata kelola tahunan pertama kali disampaikan untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2024, yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan April 2025.

Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) Terintegrasi

GRC secara terintegrasi berarti adanya koordinasi yang terpadu antara fungsi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Koordinasi ini didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.

Masa Tunggu Mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif

Mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang diajukan sebagai komisaris independen di BPR dan BPR Syariah yang sama wajib menjalani masa tunggu minimal 6 bulan.

Masa tunggu ini dihitung sejak yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif hingga diangkat dalam RUPS sebagai Komisaris Independen.

Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan OJK

Untuk memperkuat koordinasi fungsi audit intern dengan OJK, POJK ini mengatur kewenangan OJK untuk meminta BPR dan BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.

Pembentukan Komite dan Pemenuhan Komisaris Independen

BPR dan BPR Syariah dengan modal inti minimal Rp50 miliar diberikan waktu hingga 31 Desember 2025 untuk membentuk komite audit intern, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi, serta memenuhi ketentuan komisaris independen sebesar 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.