Pemprov Bengkulu Kaji Penyaluran Subsidi Masyarakat Rentan

BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tengah mengkaji mekanisme penyaluran dan payung hukum penggunaan dana pemerintah pusat untuk penyaluran subsidi bagi masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai mengikuti Pengarahan Presiden RI terkait Pengendalian Inflasi Daerah via Virtual Meeting, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (12/09) mengatakan pihaknya siap dalam menggunakan 2 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi tepat. 

Hanya saja hal itu masih perlu dikaji terhadap siapa saja kelompok rentan yang berhak menerimanya agar tidak terjadi ketimpangan sosial nantinya. Gubernur juga mengungkapkan, penggunaan stimulus masyarakat miskin ini diharap nantinya dapat menopang daya beli sehingga tak lagi mengalami kesusahan ekonomi.

"Jadi nanti kita bisa berikan subsidi biaya transportasi, subsidi untuk BBM nelayan, termasuk subsidi ongkos ojek online dan sebagainya," kata Gubernur Bengkulu ke-10 ini. 

Terkait pengendalian inflasi, menurut Rohidin, hal ini sangat tepat mengingat sejumlah harga bahan pokok juga naik akibat terjadinya penyesuaian harga BBM bersubsidi secara nasional.

Walaupun di sisi lain, angka inflasi di Bengkulu masih relatif terkendali yaitu pada angka 5,6 persen dan masih di bawah angka inflasi nasional, namun pihaknya tetap mengantisipasi kerawanan inflasi dan mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan ekstrem. 

"Jadi sesuai dengan arahan Pak Presiden, pertama dari sisi inflasi di Bengkulu relatif terkendali. Namun kita ada beberapa kebijakan untuk mengendalikan inflasi, pertama terkait harga kebutuhan pokok yang harganya relatif tinggi, dengan penggunaan dana BPT, kemudian 2 persen dari DAU dan DBH," jelas Gubernur Rohidin. 

Sementara itu, Dalam arahannya secara virtual, Presiden RI Joko Widodo menegaskan krisis keuangan dan krisis energi saat ini telah terjadi di negara-negara seluruh dunia. Bagitupun Negara Indonesia yang juga terdampak oleh krisis tersebut, sehingga penyesuaian tarif BBM bersubsidi diterbitkan.  

• BBM Naik, Penjualan Mobil di Bengkulu Menurun
• Serapan Pupuk Subsidi di Bengkulu Tidak Optimal
• Pemkot Bengkulu Ajak Investor Bangun Pabrik Minyak Goreng

Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta kepada para gubernur, bupati dan walikota, agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat menangani COVID-19. 

"Saya meyakini jika kita bisa bekerja sama, maka inflasi bisa kita kendalikan di bawah angka 5 persen, dengan catatan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan dan Kemendagri bahwa dana alokasi Umum dan Dana bagi hasil 2 persen bisa digunakan untuk subsidi menangani kendala atas penyesuaian harga BBM bersubsidi," terang Presiden Jokowi. (mb)