ombusman
Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah Perlu Dievaluasi
Senin, 03 Oktober 2022 17:56 WIB
Penulis:Herlina
Editor:Herlina
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan serapan BCP di daerah tidak begitu maksimal lantaran penyalurannya hanya berdasarkan adanya kebencanaan dan operasi pasar serta kebutuhan darurat.(foto : ist/lyfebengkulu)
BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI meminta penyaluran beras cadangan pemerintah (BCP) di Provinsi Bengkulu yang dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dievaluasi.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan serapan BCP di daerah tidak begitu maksimal lantaran penyalurannya hanya berdasarkan adanya kebencanaan dan operasi pasar serta kebutuhan darurat.
Padahal kata dia, keberadaan CBP strategis digunakan untuk kebutuhan pangan dan penanggulangan kelaparan yang saat ini masih banyak dibutuhkan masyarakat.
"Sejauh ini keberadaannya adalah untuk keadaan darurat dan pengendalian inflasi. Padahal dulu itu stoknya selalu habis karena memang ada program beras bantuan pemerintah atau Beras Rastra yang rutin disalurkan ke masyarakat," kata Yeka.
Alhasil, ketersediaan beras di Gudang Bulog selalu tersisa dan mengalami penurunan kualitas akibat lama dipendam.
Yeka juga meminta agar pengelolaan cadangan beras akan menggunakan sistem dynamic stock untuk meminimalisasi penumpukan pasokan dalam waktu lama yang berujung pada kerusakan beras.
Ia menyebut melalui pola dynamic stock, pemerintah akan mengatur periode pemasukan dan pengeluaran cadangan beras yang dikelola oleh Bulog.
"Ini akan mengurangi pangan yang turun mutu, karena itu akan merugikan APBN kita, sehingga nantinya kita akan menetapkan berapa jumlah cadangan pangan pemerintah," katanya.
"Cadangan beras idealnya wajib dikeluarkan maksimal empat hingga lima bulan sekali sehingga dapat meminimalisasi potensi kerusakan beras di gudang," imbuh Yeka.
Yeka menjelaskan, persoalan penurunan mutu beras kerap dialami Bulog lantaran harus terus menyerap gabah atau beras sebagai pasokan cadangan namun tidak memiliki kepastian pasar.
Selain itu, demi memperlancar arus keluar-masuk beras, pemerintah harus menyiapkan pasar untuk CBP itu sendiri. Salah satunya, CBP akan dijual kepada para pegawai negeri sipil setelah kebutuhan untuk bantuan sosial dan lainnya terpenuhi.
"Sehingga, kita bisa meyakinkan serapan beras oleh Bulog sebagai cadangan pangan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang sudah diatur. Itu akan membuat pengelolaa beras kita akan lebih baik," ujarnya.
- Gubernur Bengkulu : Batik Besurek Sebagai Fesyen Industri Kreatif
- Garuda Tambah Frekuensi Penerbangan ke Bengkulu
- "Penembang Fest" , Festival Desa Wisata Percontohan di Provinsi Bengkulu Dibuka
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog, Tauvan Akib menjelaskan peta operasional Perum Bulog Bengkulu meliputi Gudang Beras Bulog (GBB) Taba Tembilang dengan stok beras CBP sebesar 138,50 ton, BGG Sidomulyo dengan 1.248,98 ton stok beras CBP dan 7,6 ton stok premium, GDT Kota Padang dengan stok beras CBP 98,79 ton. Adapun total stok beras CBP sebanyak 1.683,99 ton dan 49,09 ton beras premium.
"Kami sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 26 September 2022 telah menyalurkan sebanyak 2.159,12 ton dengan saluran penjualan distributor, toko mitra binaan dan retailer/pedagang pengecer dengan harga Rp8.600/Kg di Gudang Bulog," singkatnya. (mb)