JAKARTA – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming diketahui telah resmi mulai menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Dilansir dari setneg.go.id, keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bagian dari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diadakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 yang dinamakan ‘Kabinet Merah Putih.’ Pengumuman tersebut dilakukan pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Jakarta.

• Tim PORA Pastikan PT BJA Group Patuh Aturan Perizinan dan Ekspor
• Generasi Muda Inspiratif, Berikut 20 Finalis 15th SATU Indonesia Awards 2024
• Cara Login WhatsApp Web Tanpa Harus Pakai QR Code

Pada Senin pagi, 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melantik para Menteri Kabinet Merah Putih untuk masa jabatan 2024-2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Presiden mengangkat 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri.

Namun, dari beberapa menteri yang dilantik, ada sosok kontroversial dalam kabinet tersebut. Siapa saja, yuk simak artikel berikut!

Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo yang Penuh Kontroversi

Dito Ariotedjo

Belum genap setahun menjabat sebagai Menpora, pada Oktober 2023, Dito terseret dalam kasus korupsi BTS 4G oleh mantan Menkominfo Johnny G Plate. Dito diduga menerima aliran dana sebesar Rp27 miliar untuk membantu mengamankan kasus tersebut.

Pada Juli 2023, KPK mempertimbangkan untuk memanggil Dito guna memberikan klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimilikinya. Setelah dilantik sebagai Menpora, Dito melaporkan total harta sebesar Rp282 miliar, di mana lebih dari setengahnya, yaitu Rp162 miliar, dikategorikan sebagai hadiah. Ia mengklaim hadiah tersebut diperoleh dari orangtuanya.

Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, banyak disebut dalam penyidikan terbaru terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya periode 2021-2022.

Kasus korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya yang melibatkan nama Airlangga bermula ketika masyarakat menghadapi krisis dan lonjakan harga minyak goreng pada tahun 2022.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung kemudian mencurigai adanya praktik korupsi dalam kasus ini. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp6,47 triliun.

Jampidus menyatakan, terjadi korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng, antara tahun 2021 hingga Maret 2022.

Sebelumnya, Airlangga telah diperiksa sebagai saksi terkait tiga perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi, yaitu Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. Tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan ketiga perusahaan tersebut sebagai tersangka pada 15 Juni 2023.

Budi Gunawan

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mengungkapkan penyelidikan terhadap kasus ini berlangsung cukup lama. “Kami ada kronologi perkaranya, jadi tidak main-main,” kata Bambang, Selasa, 13 Januari 2015.

Ia menjelaskan, analisis mengenai transaksi mencurigakan yang terkait dengan rekening Budi Gunawan diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Maret 2010.

Hasil analisis tersebut kemudian diserahkan kepada Kepolisian RI, yang menanggapi melalui surat dari Kepala Badan Reserse Kriminal pada waktu itu, Komisaris Jenderal Sutarman, pada 18 Juni 2010. Surat tersebut berisi informasi tentang hasil penyelidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara dan dokumen yang dimiliki tersangka, KPK melakukan investigasi melalui penyelidikan tertutup atau mengangkat kasus tersebut ke tahap penyelidikan pada Juli 2014.

Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi yang merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), dilantik di Istana Negara pada Senin, 17 Juli 2023. Pelantikan loyalis Jokowi tersebut dianggap tidak lazim karena Budi Arie tidak memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Publik ramai mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie untuk mengundurkan diri dari jabatannya akibat lumpuhnya PDN Sementara 2 yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peretasan ini berdampak pada ratusan instansi.

Desakan tersebut berasal dari petisi yang digagas oleh SAFEnet dan dipublikasikan pada Rabu, 26 Juni 2024.

Pada Agustus 2023, sejumlah publik figur dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga mempromosikan judi online melalui konten di media sosial, termasuk aktris Wulan Guritno. Budi Arie kemudian mengusulkan agar Wulan Guritno diangkat sebagai duta judi online. Usulannya didasarkan pada pengakuan selebritas tersebut yang menyatakan tidak tahu bahwa yang diiklankannya adalah judi online.

Budi Arie juga menghadapi polemik setelah mengusulkan penerapan pajak untuk judi online. Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 4 September 2023, ia menyebutkan potensi kerugian yang dialami Indonesia akibat judi online. Ia menjelaskan, di ASEAN hanya Indonesia yang tidak melegalkan judi, sehingga ia mengusulkan agar pajak judi online diterapkan.

Natalius Pigai

Natalius Pigai sempat menimbulkan kontroversi ketika menyatakan Prabowo tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pigai selama masa kampanye Pilpres 2024.

“Hasil penyelidikan Komnas HAM sampai hari ini, dan saya sudah baca, nama Prabowo tidak ada dalam kesimpulan dalam kasus itu sebagai orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” katanya, saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023, dikutip dari Antara.

Pigai juga sering mengangkat isu diskriminasi rasial, terutama yang terkait dengan masyarakat Papua, sehingga menjadikannya sosok penting dalam diskusi mengenai keadilan sosial di Indonesia. Ia pernah dituduh melakukan rasisme terhadap suku Minang di akun media sosialnya, di mana ia menyatakan bahwa orang Minang adalah individu yang anti Pancasila.

• Trik Membangun Kekayaan di Samping Kerja Kantoran ala Robert Kiyosaki
• 7 Ciri-ciri Akun Palsu di Instagram yang Harus Anda Waspadai!
• 5 Rekomendasi Novel Karya Han Kang, Penulis Asal Korea Selatan yang Berhasil Meraih Nobel Sastra 2024

Adapun, Pigai menyampaikan pesan yang dianggap rasisme kepada Joko Widodo dan Ganjar Pranowo sebagai orang Jawa dalam cuitannya. “Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat papua.”

Pigai juga mengkritik Komnas HAM, berpendapat bahwa lembaga tersebut seharusnya tidak terlibat dalam mengurus TWK KPK.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 21 Oct 2024

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 21 Okt 2024