BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Sebanyak 524 guru di Provinsi Bengkulu yang dinyatakan lulus passing grade (PG) mempertanyakan status pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Seperti disampaikan salah seorang perwakilan, Yuniana.

Pihaknya yang dinyatakan lulus passing grade pada seleksi tahun 2021, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap guru-guru yang telah melalui proses seleksi tertinggi.

"Kami menyampaikan aspirasi terkait nasib kami yang dinyatakan lulus PG namun tak diangkat menjadi PPPK. DI mana bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan guru," kata Yuniana.

Tak hanya berasal dari sekolah negeri, guru sekolah swasta di berbagai daerah yang tergabung dalam aksi juga turut menyampaikan tuntutannya. Mereka mengaku telah bekerja bertahun-tahun sebagai honorer dengan tingkat bayaran tertinggi sebesar Rp1 juta.

"Di situlah alasan yang membuat kami memperjuangkan pengangkatan. Harga bahan pokok, kebutuhan pangan dan primer lainnya sudah sangat mahal. Sedang kami harus masih berkutat dengan gaji yang segitu," kata Yuniana.

Atas hal itulah, massa mendesak Pemprov membuka formasi PPPK untuk guru lulus passing grade. Sebab, dikatakan Karno seluruh daerah di luar Provinsi Bengkulu telah menyampaikan formasinya.

"Daerah lain justru bertambah formasinya, kenapa di Bengkulu justru ditiadakan," sesalnya.

Yuniana menyampaikan, jika tuntutan tersebut tak kunjung dikabulkan, pihaknya minta jaminan agar guru passing grade untuk mendapatkan surat keputusan (SK) PPPK paling lambat awal tahun 2023.

Ia kembali mengancam, apabila tuntutan tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, persatuan guru akan melanjutkan tuntutan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Pemprov Bengkulu Khairil Anwar saat menjamu perwakilan aksi menanggapi, keberadaan PPPK di daerah terdapat 315 formasi. Hanya saja belum ada penempatan yang diberikan Kemenpan RB.

• Dorong UMKM di Bengkulu Perluas Akses dengan Skema Pembiayaan
• Kemenag Terbitkan PMA Kekerasan Seksual di Sekolah
• Selingkuh, Gas atau Rem?

Terlebih kewenangan gaji turut menjadi kendala Pemprov melakukan pengangkatan hingga saat ini. Padahal diakuinya, jika keberadaan tenaga pendidik di daerah masih sangat kurang.

"Jika harus dilakukan pengangkatan dalam waktu dekat belum dimungkinkan. Gubernur memiliki keterbatasan kewenangan atas apa yang menjadi regulasi Kemenpan RB. Namun itu masih terus diupayakan terhadap solusi penempatan PPPK yang ada saat ini," kata Gunawan. (mb)