Oleh Duta Besar Debnath Shaw

Pada 2nd Voice of the Global South Summit yang diselenggarakan secara virtual oleh Perdana Menteri Shri Narendra Modi pada 17 November 2023, salah satu fokus utama adalah “mempertahankan momentum pertukaran dan berbagi ide serta praktik terbaik antar negara anggota…”. Pada 3rd Summit yang juga diselenggarakan oleh Perdana Menteri India pada 17 Agustus 2024, perhatian difokuskan pada “…tantangan teknologi baru dan perlunya kerja sama Selatan-Selatan untuk alih teknologi…”. Dari empat butir Global Compact yang disampaikan oleh PM Modi, salah satunya adalah berbagi teknologi.

Dengan demikian, jelas bahwa sebagai suara yang bertanggung jawab dari Global South, India bersedia berbagi pengetahuan dan keahliannya yang telah diperoleh dalam tata kelola dan bidang lainnya, yang mempercepat pembangunan, sekaligus terbuka untuk belajar dari negara lain.

Perjalanan India dalam melakukan lompatan pembangunan melalui tata kelola yang berpusat pada warga dan didukung teknologi telah menjadi transformasi yang luar biasa. Beberapa tonggak penting dalam pengalaman tata kelola digital India adalah:

• Inisiatif Digital India – program andalan Pemerintah India yang diluncurkan pada tahun 2015, dengan visi mentransformasi India menjadi masyarakat yang berdaya secara digital dan ekonomi berbasis pengetahuan;
• Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) – platform seperti Aadhaar (lebih dari satu miliar warga dengan identitas digital unik), UPI (lebih dari 18 miliar transaksi pada Juni 2025), DigiLocker (menghilangkan kebutuhan dokumen fisik) dan e-Sign, telah merevolusi penyampaian layanan;
• Transfer Manfaat Langsung (Direct Benefit Transfer/DBT) – India menjadi negara pertama yang menggunakan DBT secara masif, mengurangi korupsi dan memastikan penyaluran manfaat kesejahteraan tepat waktu; dan
• Integrasi AI dalam Tata Kelola – mulai dari sistem penanganan keluhan hingga analisis prediktif di bidang kesehatan dan pertanian, AI membantu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan warga.

Dukungan kelembagaan dan visi strategis untuk Tata Kelola Digital India disediakan oleh Digital India Corporation (DIC) di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi (MeitY), National Informatics Centre (NIC), National Institute of Smart Governance (NISG), dan Digital Brand Identity Manual (DBIM).

• DIC bertanggung jawab untuk membangun e-Governance Nasional dalam Akuntabilitas, Efisiensi, Efikasi, dan Transparansi, mempromosikan literasi digital, aksesibilitas, dan inklusi; mengembangkan dan memberdayakan tenaga kerja terampil; membimbing kementerian/lembaga dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik; serta mendukung MeitY dalam semua upayanya.
• NIC mengintegrasikan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan analitik data ke dalam kerangka tata kelola.
• NISG bertindak sebagai mitra strategis dalam menerapkan transformasi digital di kementerian pusat dan negara bagian, termasuk kolaborasi internasional dengan negara-negara Global South.
• DBIM menstandarkan situs web dan aplikasi pemerintah untuk pengalaman ramah pengguna yang terpadu.

Dampak pada Tata Kelola dan Masyarakat

• Transparansi dan Akuntabilitas – Platform e-Governance mengurangi kerumitan birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik.
• Efisiensi dan Aksesibilitas – Layanan publik kini tersedia 24/7, dengan pengurangan dokumen fisik dan waktu pemrosesan yang lebih cepat.
• Inklusivitas – Alat berbasis AI dan platform multibahasa memastikan layanan menjangkau komunitas marjinal.
• Manfaat lingkungan – Proses digital mendorong kantor tanpa kertas dan mengurangi jejak karbon.

Program dan Aplikasi Unggulan yang Mendapat Penghargaan Industri:

• MyGov.in – platform untuk berbagi masukan dan ide terkait kebijakan dan tata kelola, melibatkan warga melalui pendekatan “Diskusi”, “Aksi” dan “Sebarluaskan”;
• POSHAN Tracker – aplikasi seluler yang digunakan pekerja Anganwadi untuk menyediakan data waktu nyata terkait penyaluran layanan gizi dan perawatan anak;
• DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) – platform nasional untuk pendidikan sekolah;
• AYUSH Information Hub (AIH) – pusat informasi untuk menyebarkan data autentik terkait Ayurveda, Yoga, Naturopati, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa, dan Homeopati;
• UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) – aplikasi terpadu untuk mengakses lebih dari 1.200 layanan pemerintah pusat dan negara bagian dalam berbagai bahasa, termasuk layanan seperti Aadhaar, DigiLocker, Bharat Bill Payment System, PAN, EPFO, PMKVY, AICTE, CBSE, dan lainnya;
• Portal AI Nasional [INDIAai] (https://indiaai.gov.in) – sumber pengetahuan dinamis mengenai topik AI;
• Chic-CAD Plus – perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan pengrajin untuk membuat desain 2D seperti bordir, chikankari, karya lukis, dan lainnya.

Kampanye Digital India mendukung skema pemerintah lainnya seperti:

• BharatNet – menyediakan konektivitas broadband ke wilayah yang belum terlayani;
• Make in India – memproduksi di India untuk kebutuhan domestik dan dunia;
• Startup India – mendorong inovasi, mendukung wirausaha, dan membangun ekosistem yang kuat;
• Koridor Industri – dikembangkan di sepanjang jalur rel dan jalan baru;
• Bharatmala – meningkatkan konektivitas jalan dan memperlancar pergerakan barang serta penumpang melalui pengembangan jalan raya dan koridor ekonomi;
• Sagarmala – pembangunan berbasis pelabuhan untuk memodernisasi pelabuhan, mempromosikan pelayaran pesisir, dan mendorong kegiatan maritim;
• Atmanirbhar Bharat – bertujuan menjadikan negara dan warga negara mandiri dan berdaya dalam segala aspek, dengan lima pilar: Ekonomi, Infrastruktur, Sistem, Demografi yang Dinamis, dan Permintaan.

Dikembangkan di India – Dibagikan ke Dunia

India menempati peringkat tinggi dalam daya saing digital di antara negara G-20, meskipun masih menghadapi tantangan dalam keamanan data, keamanan siber, dan literasi digital. Model India kini direplikasi secara global, dengan India Stack menjadi cetak biru tata kelola digital bagi negara berkembang lainnya.

Sistem UPI telah beroperasi di Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Mauritius, Singapura, dan Prancis. UPI berada pada berbagai tahap integrasi di Qatar, Siprus, Malaysia, Thailand, Inggris, Oman, dan Maladewa. Pada 9 Juli 2025, saat kunjungan PM, Namibia menjadi negara pertama di dunia yang menandatangani perjanjian lisensi untuk mengadopsi teknologi UPI. Pada 4 Juli 2025, dalam pertemuan dengan rekannya, PM Modi mengucapkan selamat kepada Trinidad & Tobago sebagai negara Karibia pertama yang mengadopsi UPI.

• Satu Dekade Hari Yoga Internasional (IDY): Yoga untuk Satu Bumi, Satu Kesehatan
• Visi Maritim India: dari SAGAR ke Indo-Pasifik hingga MAHASAGAR
• Festival Teej di Medan: Perayaan Penuh Musik, Warna, dan Kebersamaan Perempuan

Sejumlah negara Afrika, Kamboja, dan Filipina tertarik untuk mereplikasi penerapan DPI dan India Stack, serta memanfaatkan program pengembangan kapasitas yang ditawarkan Pemerintah India.

DPI, UPI, AI, Aadhaar, DigiLocker, e-Sign, dan alat tata kelola digital lainnya telah menjadi bahan diskusi dan dialog di tingkat tertinggi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Singapura, Prancis, Siprus, Ghana, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Kuba, Argentina, Namibia, mitra BIMSTEC, dan negara-negara Asia Tengah.

• Nusantara Regas Dukung Pembangunan LNG HUB Bandung untuk Optimalisasi Pasar HOREKA bersama PGN dan PGN Gagas
• Cara Login Ulang GetContact Tanpa Kehilangan Status “Invisible”
• Kasri Satra: Rumah Pintar Bukan Sekadar Bangunan, Tapi Tempat Kami Bermimpi

India berkomitmen untuk berbagi pengalaman dan keahliannya dengan mitra global dalam penggunaan teknologi untuk tata kelola dan pertumbuhan, serta terbuka untuk belajar dan menyerap pengalaman positif dari negara sahabat dalam pengembangan teknologi demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. (**)