MUARA ENIM, LyfeBengkulu.com- Di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, perempuan muda Semende tergabung dalam Kelompok Perempuan Monitoring Hutan. Mereka mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran, juga mengenali aktivitas ilegal seperti penebangan pohon yang tidak semestinya.

Di Surabaya, Jawa Timur, orang muda dalam komunitas Puan In Action mengembangkan teknologi untuk mengolah air hujan menjadi air yang bisa digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Karena, warga perkotaan mengalami masalah kekurangan air bersih.

Kerja semacam ini jarang terdengar di forum iklim internasional. Padahal, pertanyaan paling mendasar justru datang dari orang muda. "Who will pay the bills?" tanya Cindy Yubawa dari GreenLabZ dalam Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) di Thailand, awal Oktober lalu.

Yang dimaksud Cindy adalah siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan alam yang terjadi sekarang. "Kami sebagai orang muda akan menghadapi sisa-sisa kerusakan itu. Jadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Kami ingin mendapat kepastian bahwa masa depan kami aman," ujarnya. Pertanyaan itu kembali relevan ketika negara-negara berkumpul dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pekan ini, mulai 9 hingga 20 November 2026.

• Scam Ready ASEAN Resource Hub untuk Memperkuat Ketahanan Digital
• Kolaborasi PGN dan Unilever Dorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31
• Menepi dalam Sunyi: Para Nini Mengiringi Laku Sengkeran Gusti Sura

Dari Hutan hingga Green Job

Dari diskusi dengan sejumlah komunitas orang muda di berbagai daerah, Cindy memetakan beragam isu lingkungan. Soal air di Kota Bandung yang sudah tercemar oleh kotoran hewan, soal banjir yang sempat terjadi di dataran tinggi Kabupaten Bandung, juga soal kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Kalimantan dan Sumatera.

Di perkotaan juga muncul masalah green job. “Jangankan green, job saja susah,” ungkap Cindy.

Sebagai inisiatif dari PINUS (Pilar Nusantara) Indonesia, GreenLabZ dirancang untuk mendorong keterlibatan orang muda dalam isu lingkungan. “Kami melihat, banyak inisiatif untuk mengatasi persoalan di wilayah mereka. Sayangnya, gerakan mereka sering terhambat, baik secara teknis maupun dalam pengelolaan organisasi.”

Lewat bootcamp, GreenLabZ membangun ekosistem baru untuk menghubungkan orang muda yang berada di tingkat tapak. Tujuannya agar mereka bisa belajar, berkolaborasi, dan mengembangkan inisiatif menjadi program yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, Yunita Sari, Direktur Pilar Nusantara (PINUS) Sumatera Selatan, mengungkap permasalahan di sekitar hutan. Ada pembalakan liar, keberadaan tambang batu bara di sekitar kawasan hutan, pembakaran lahan untuk dijadikan kebun kopi, ada pula perambahan hutan, meskipun izin perhutanan sosial sudah ada.

“Kami mengadakan pelatihan tentang perhutanan sosial kepada orang muda. Awalnya, kami mengumpulkan ibu-ibu untuk tergabung dalam KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) dengan mengolah biji kopi menjadi berbagai produk dan memanfaatkan jambu hutan yang berlimpah. Karena waktu mereka terbatas, kami kemudian juga mengajak orang mudanya untuk terlibat. Mereka punya semangat yang berbeda,” kata Yunita.

Komunitas Muda Bergerak

Orang muda menjadi target utama dalam kegiatan GreenLabZ. Karena, menurut Cindy, orang muda merupakan salah satu kelompok yang akan menghadapi ketidakadilan iklim di masa depan.

Dalam menjaga hutan, PINUS menggandeng orang muda perempuan untuk lebih banyak berperan, hingga membentuk Kelompok Perempuan Monitoring Hutan. Sebagai langkah awal, Yunita mengajak orang muda untuk melakukan aktivitas di sekitar hutan.

“Kami menanamkan rasa kepemilikan hutan kepada mereka, supaya mereka bangga memperlihatkan keindahan hutan dan potensi di dalamnya. Dari sana akan lahir kepedulian dan kebanggaan terhadap hutan. Sehingga, kemudian mereka akan berpikir, siapa lagi yang akan menjaga hutan, kalau bukan mereka sendiri.”

• PGN Percepat Transformasi Bisnis dan Operasional Berbasis Energi Rendah Karbon
• Jangan Salfok Saat Harbolnas, Ini Lima Hal yang Menentukan Untung Rugi Brand-mu
• GAGA Mie Ayam Resmi Hadir, Mie Ayam Favorit Kini Bisa Dinikmati Kapan Saja

Jalan Menuju Kebijakan

Kini sudah ada wadah yang tepat untuk menampung suara dari komunitas atau gerakan di daerah, sehingga jalan menuju kebijakan mulai terbuka.

Mutmainah Korona, Koordinator Presidium Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Indonesia, menguraikan, “Kami membentuk Akademi Parlemen Hijau Daerah agar gerakan-gerakan terkait lingkungan dapat memberikan perspektif kepada anggota KPHD. Melalui akademi, muncullah berbagai inisiatif, misalnya mendorong mining tax, green budgeting, watchdog, dan pengawasan anggaran.”

Ia mengungkap, meskipun secara kelembagaan KPHD masih dalam tahap pengembangan, mereka telah membangun ruang komunikasi dengan GreenLabZ, berbincang bersama dalam kegiatan akademi.

Cindy bercerita, ketika sedang berada di Yogyakarta, GreenLabZ diundang menghadiri akademi tersebut. Sejumlah komunitas dari area sekitar diajaknya serta, seperti Kophi Yogya, PINUS Muda Surabaya, dan Puan In Action.

“Kami ditanya tentang persoalan yang dihadapi orang muda saat ini. Karena berasal dari berbagai daerah, langkah pertama kami adalah mencari tahu kebutuhan mereka dengan cara mengumpulkan dan merumuskan suara. Barulah hasilnya kami sampaikan kepada KPHD.”

Mutmainah menjelaskan, di tingkat nasional, KPHD bertugas menyuarakan kepentingan kolektif daerah. “Persoalan lingkungan dihadapi langsung oleh daerah. Namun, ketika ada kebijakan efisiensi di tingkat nasional, pemotongan anggaran justru ikut membebani daerah. Selama ini masih banyak ketimpangan fiskal yang tidak berkeadilan, baik dari perspektif iklim maupun terhadap komunitas.”

Suara Kepada Negara Itu Penting

Menurut pandangan Cindy, orang muda ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ketika diminta menyampaikan pendapat tentang RAPBN, ia merasa dokumen tersebut sangat ‘jauh’ dari orang muda. Kebijakan RAPBN dirasa tidak relate dan tidak mengakomodasi kebutuhan orang muda. Padahal, kebijakan tersebut berkaitan dengan generasi berikutnya. “Kami sering disebut penerus bangsa. Tapi, kami tidak melihat masa depan kami dalam keputusan yang dibuat.”

Yunita juga menyampaikan hal serupa. Ia melibatkan orang muda secara aktif dalam kegiatan KUPS dan monitoring hutan. Bukan sebagai peserta pasif yang sekadar mengisi daftar hadir. “Kebanyakan orang muda kecewa jika hanya diikutkan, tetapi tidak dilibatkan. Karena itu, kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan membuat mereka berperan sebagai penggerak perubahan.”

Mutmainah menguraikan, KPHD Aceh sudah mengajak gerakan lingkungan untuk membangun kolaborasi. KPHD Kubu Raya mendorong orang muda untuk menjalankan berbagai inisiatif lingkungan bersama KPHD. Sementara itu, KPHD Palu baru membangun ruang komunikasi dengan komunitas.

Menurut Mutmainah, orang muda bisa menyampaikan keresahan terhadap persoalan lingkungan dan melakukan aksi nyata. Tidak harus besar, aksi sederhana bisa berarti, asalkan memiliki pesan yang jelas untuk disampaikan kepada negara.

“Suara kepada negara itu penting. Itu bisa menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan. Gerakan anak muda juga bisa menjadi bagian dari kekuatan yang mendukung kerja KPHD. Apa yang dilakukan orang muda bisa menunjukkan bahwa masyarakat memang merasakan persoalan yang perlu diperjuangkan bersama,” ujarnya.