JAKARTA, LyfeBengkulu.com- Negara berkembang masih mengalami risiko scarring effect sebagai dampak pandemi, tensi geopolitik yang terus menguat, dan efek rambatan dari kebijakan pengetatan moneter. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri acara ‘Dialogue with Partner Countries at the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: Tackling Immediate Challenges Facing Developing Countries’, di Niigata Jepang (12/05) waktu setempat.

“High-cost financing juga menjadi salah satu tantangan berat. Di sinilah peran vital G7 dan G20 dalam mendorong dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan,” terang Sri Mulyani.

• Menggantung Asa pada Layanan Haji Ramah Lansia
• Sambut Waisak, Kemenag Lepas Keberangkatan 31 Bhante Thudong ke Candi Borobudur
• Ribuan Tiket “The Legends 8” Ludes Terjual dalam Hitungan Jam, TRUST: Minat Publik pada Orkestra Sangat Tinggi

Ia melanjutkan bahwa multilateral development bank pun perlu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi permasalahan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan pandemi.

“Indonesia bersama negara anggota G20 telah membentuk pandemic fund untuk menguatkan kemampuan dan kesiapan negara berkembang dalam merespons risiko adanya pandemi selanjutnya secara lebih baik,” lanjut Sri Mulyani.

• Sebanyak 196.377 Jemaah Lunasi Biaya Haji 1444 H
• Warga Jabar Bisa Nikah Tanpa Modal di Bucinfest 2023
• Meningkatkan Nilai Hidup, Podomoro Tenjo Hadirkan Berbagai Fasilitas Utama bagi Konsumen

Sementara itu, menurut Sri Mulyani pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur juga perlu mendapat dukungan dari negara maju. Pendanaan infrastruktur yang terjangkau akan sangat membantu negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonominya. (rls)