BENGKULU, lyfebengkulu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan program akses keuangan di daerah. Seperti kegiatan yang baru-baru ini digelar OJK Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Provinsi Bengkulu.

Bersama tim teknis TPAKD kabupatan/kota se-Provinsi Bengkulu, OJK telah menggelar coaching clinic dan workshop. Kegiatan bertujuan untuk memberikan pendampingan guna Penguatan Program Akses Keuangan di daerah di Aula OJK Provinsi Bengkulu.

Coaching clinic itu sendiri diartikan pembimbingan singkat, dalam bentuk pelatihan atau sesi perorangan yang ditujukan untuk penguasaan pengetahuan dan kecakapan di bidang tertentu.

OJK merumuskan coaching clinic pada akses keuangan daerah, dengan memberi pendampingan kepada tim teknsi TPAKD Kabupaten dan Kota se-Bengkulu.

Agar program yang dirumuskan dapat memperhatikan kebutuhan pengembangan ekonomi dan karakteristik daerah disertai dengan target yang spesifik, jelas dan terukur.

Guna memastikan program kerja dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat waktu.

Selain itu, diharapkan program kerja TPAKD Kabupaten/Kota dapat sejalan dengan program TPAKD Provinsi Bengkulu.

Sehingga lebih sinergi dan berdampak luas terhadap perkembangan akses keuangan di daerah masing-masing, dengan melihat peluang atau potensi yang saat ini dikembangkan.

”Semuanya akan kita bentuk kegiatan-kegiatan yang dalam rangka akses keuangan bagi masyarakat di masing–masing daerah," kata Kepala OJK Bengkulu, Tito Adji.

Melalui TPAKD ini ia berharap nantinya bisa disosialisasikan atau semacam kegiatan yang bisa meningkatkan tentang literasi keuangan kabupaten/kota.

“Untuk itu OJK Bengkulu menargetkan pada tahun ini tim TPAKD se-Bengkulu sudah terbentuk,” katanya.

Selama ini di Bengkulu hanya tiga tim TPAKD, yang terbentuk. Yaitu Provinsi Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Kepahiang.

’’Dengan kegiatan ini kita harapkan untuk kabupaten dan kota yang belum ada TPAKD nya, kita mendorong terbentuknya TPAKD ini. Salah satunya dengan kegiatan ini,” ujar Tito.

“Iya masing-masing daerah kota/kabupaten memiliki potensi seperti pariwisata atau pertanian dan lainnya," lanjutnya.

Nantinya OJK akan mendorong dan pemetaan dalam pengembangan melalui TPAKD, dan pembentukan TPAKD sebagai tindak lanjut telah dikeluarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016.

"Yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/ Kabupaten/Kota,” lanjut Tito menerangkan.

Dilihat secara statistik tingkat literasi dan inkluasi keuangan pada tahun 2019.

Secara nasional indek literasi di angka 67,80%, sedangkan indek literasi di Bengkulu 29,70 %.

Untuk indek inklusi nasional di angka 85,56%, sedangkan indek inklusi Bengkulu di angka 34, 12%.

Sementara itu, indek literasi keuangan tahun 2019 tingat Desa 34,5 % dan Kota 41,1%.

Sedangkan indeks inkluasi keuangan Desa di angka 68,5 % dan Kota 83,6 %.

Untuk tingkat literasi keuangan atau tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku masyrakat Bengkulu masih rendah.

Sementara tingkat inklusi keuangan atau penggunaan (usage) produk/layanan keuangan dalam tahun 2019 masyarakat bengkulu juga masih rendah jika dibanding secara statistik nasional, Bengkulu sangat rendah dan ini lebih kepada literasi dan inklusi tingkat Desa.

Coaching clinic ini dihadiri Organisasi Perangkat Daerah kota dan kabupaten.

Di mana OJK mendorong untuk membentuk tim TPAKD guna percepatan Program Akses Keuangan di daerah.

”Ini membutuhkan penguatan koordinasi dan monitoring agar target outcome dapat tercapai dengan baik ke depannya. TPAKD ini diharapkan menjadi corong inovasi untuk mendorong peningkatan ekonomi dan peningkatan literasi dan inklusi di Provinsi Bengkulu,” demikian Tito. (*/pzs)