Pensiun Dini PLTU Mahal, Pulau Jawa Butuh Rp314 Triliun
JAKARTA,LyfeBengkulu.com- Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara membuat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa angkat bicara. Suharso mengatakan, pensiun dini membutuhkan biaya yang mahal.
Dibutuhkan dana mencapai US$400 juta - US$500 juta atau Rp6,2 triliun - Rp7,8 triliun (kurs Rp 15.700 dolar Amerika Serikat) per 1 gigawatt power, untuk pensiun dini PLTU. Untuk di Pulau Jawa dengan daya 40 - 50 gigawatt dipensiunkan, maka dibutuhkan anggaran sekitar US$20 miliar atau Rp314 triliun.
"Karena jika ingin melakukan pensiun dini untuk PLTU yang berbahan batu bara, memang sekarang cukup intens dilakukan PLN dalam shifting (pergeseran), ini biayanya besar," ujar Suharso.
Hingga saat ini, pemerintah tengah menggodok pelaksanaan skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan skema pensiun dini PLTU bersama para stakeholders yang terlibat.
Suharso menekankan struktur dalam rangka pembiayaan JETP harus menjadi sumber pembiayaan jangka panjang. Sebab, apabila memotong pembiayaan yang tersisa berapa tahun, akan membebani korporasi atau debitur di JETP.
Dalam Kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PLN Sinthya Roesly menyebut dorongan untuk mengurangi emisi karbon melalui penutupan PLTU memang menjadi fokus PLN. Maka PLN hingga kini masih mengatur perencanaan dan operasionalisasinya.
- Capai Sustainability Lewat Optimalisasi Peran Data dan Digitalisasi
- Jaringan 4G Telkomsel Hadir di Enggano, Pulau Terluar Bengkulu
- Jumlah Angkatan Kerja di Bengkulu Naik Signifikan
"Dari power plant (pembangkit listrik) yang berpotensi dipensiunkan, ini ada beberapa aspek. Aspek demand-supply, teknologi, usia, size kapasitas, dan perannya di sistem dalam beberapa tahun ke depan dalam memenuhi demand supply," katanya
Sinthya juga mengatakan perencanaan ini juga akan mempertimbangkan keterjangkauan harga bagi konsumen pascadilakukannya pensiun dini PLTU batu bara. Selain itu, pihaknya masih didalami lebih lanjut rencana ini karena pemerintah tak ingin menimbulkan beban baru.
"Yang paling penting itu tidak menimbulkan beban baru. Tidak membuat affordable price kepada konsumen naik," ujarnya. (ta)