JAKARTA, LyfeBengkulu.com- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik ini.

Pesta Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan dilaksanakan pada Februari 2024. Masyarakat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Akan dipilih juga para wakil rakyat. Meski demikian, isu politik saat ini sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat.

• Gejala Gelombang Panas Asia Belum Terjadi di Indonesia, Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada
• Kemenhub Ingatkan Lonjakan Penumpang Arus Balik
• Berikut Nomor Layanan SMS bank bjb Terbaru 83373

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tahun politik ini sudah mulai. Eskalasi politik juga sudah mulai meningkat intensitasnya. Saya meminta bapak ibu sekalian agar tidak terpengaruh,” ungkap Menag Yaqut di Jakarta, Jumat (28/04/2023).

Gus Men, panggilan akrab Menag, juga meminta ASN Kementerian Agama untuk tetap bekerja seperti biasa, dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Gus Men berpesan agar ASN Kementerian Agama tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai mengarah pada hal yang memicu potensi konflik.

“Tidak perlu ikut-ikutan geliat arus politik yang sedang terjadi,” jelasnya.

“Saya tidak ingin di antara bapak-ibu sekalian selaku ASN terkena masalah karena tahun politik ini,” lanjutnya.

• Sudah 121.734 Orang Lunasi Biaya Haji 2023
• 5 Tanda Dirimu Sebenarnya Mampu Atasi Masalah yang Ada
• Sikap yang Membuatmu Bisa Lebih Tenang Jalani Hidup

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada ASN-ASN yang terlibat politik praktis. Menag berharap tidak ada masalah terkait hal tersebut yang menimpa ASN Kementerian Agama.

“Saya tidak ingin ada catatan-catatan yang melibatkan ASN Kemenag. Karena itu akan menjadi catatan yang kurang bagus bagi masa depan,” ujarnya.

“Tetap menjaga kekompakan dalam memberi pelayanan pelayanan keagamaan tanpa harus membeda-bedakan, baik membedakan asal, agama, asal ormasnya, atau sukunya, yang boleh kita bedakan itu kalau ada yang tidak setia kepada NKRI itu tidak usah dilayani,” tegas Menag. (**)