JAKARTA,LyfeBengkulu.com- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memperkirakan penghimpunan dana dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp34,5 triliun pada tahun 2022. Sementara penghimpunan dana dari ekspor sawit diperkirakan mencapai Rp34,5 triliun, imbal hasil dari dana kelolaan pada tahun 2022 diprediksi menyentuh angka Rp800 miliar. Ini disampaikan Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman dalam Konferensi Pers Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Akhir Tahun.

"Sebagai lembaga pengelola dana, BPDPKS memastikan prinsip 'from palm oil to palm oil' diterapkan di setiap program. Kinerja penghimpunan dana BPDPKS di tahun 2022 dari pungutan ekspor sawit diperkirakan mencapai Rp34,5 triliun, sedangkan kinerja imbal hasil dana kelolaan di tahun 2022 sebesar Rp800 miliar," ujar Eddy.

• Lalamove Hadir dengan Layanan Pengiriman Eksklusif
• Rayakan Hari Ibu dengan Promo dan Cashback blu by BCA Digital
• Agen Asuransi Bisa Didenda Rp5 Miliar Jika Menyesatkan Calon Pemegang Polis

Eddy menambahkan, dana kelolaan tersebut digunakan untuk menjalankan program-program yang mencakup pemberian dukungan mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta program promosi dan kemitraan.

Seluruh kegiatan proritas BPDPKS dikatakan Eddy bertujuan untuk mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan demi menjaga stabilisasi harga dan efisiensi biaya produksi yang dilakukan melalui penciptaan kualitas produk yang unggul, kepastian ketersediaan, kepastian pasar, serta tersedianya infrastruktur yang mendukung.

Untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), realisasi penyaluran dana sejak tahun 2016 hingga 2022 berjalan telah mencapai Rp7,52 triliun untuk 120.168 kebun seluas 273.666 hektare di 21 provinsi di Indonesia.

"Capaian di tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya disebabkan kendala terhadap pemenuhan persyaratan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan lindung gambut, serta keterangan tidak berada di lahan hak guna usaha (HGU)," kata Eddy.

Kemudian, program insentif biodiesel yang telah dijalankan sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 berjalan ini telah menyalurkan volume biodiesel sebesar 42,98 juta kl dengan total dana sebesar Rp144,59 triliun.

Eddy menyampaikan bahwa program insentif biodiesel ini diselenggarakan untuk menjaga stabilitas minyak kelapa sawit, mendorong kemandirian dan ketahanan energi nasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menghemat devisa yang berasal dari berkurangnya impor solar.

Selanjutnya, BPDPKS pun telah menyalurkan Rp501,2 miliar untuk program penelitian dan pengembangan yang dimulai sejak 2015 untuk 279 riset yang dilakukan oleh 950 peneliti dari 78 lembaga penelitian.

Eddy pun menjelaskan bagaimana BPDPKSD pada tahun 2022 ini lebih selektif dalam mendanai riset. BPDPKS memprioritaskan riset-riset yang berpotensi untuk mencapai nilai komersial dan dapat bermanfaat langsung untuk industri.

Salah satu inovasi yang diunggulkan BPDPKS dalam program penelitian dan pengembangan atau litbang ini di antaranya reka cipta Bensin Sawit (Bensa) dengan RON 110 dan Minyak Makan Sehat. Sementara itu, untuk program pengembangan SDM, BPDPKS menyalurkan dana sebesar Rp305,2 miliar untuk 11.688 peserta pelatihan dan 4.265 mahasiswa. Program ini berlangsung sejak tahun 2015.

• Jokowi Resmi Larang Ekspor Biji Bauksit, Berlaku Juni 2023
• Trinity Entertainment Group Terlibat dari Pendanaan sampai Promosi Private Label
• Raih Oversubscribe 12.58 Kali VENTENY Resmi Melantai di Bursa Efek

Program ini pun dikatakan Eddy akan terus berlangsung dan diproyeksikan untuk bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Selanjutnya, terkait dengan program Promosi Sawit, pada semester II-2022 BPDPKS memberikan dukungan sponsorship dan pendanaan pada ajang-ajang seperti G20, COP27, GLOBOIL Trade Expo Indonesia 2022, Forum Sawit Indonesia (FoSI 2022), Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum 2022, dan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2022.

Di program Sarana dan Prasarana, BPDPKS mencatat ada 15 lembaga pekebun yang ditetapkan sebagai penerima dana dengan total nilai Rp44,3 miliar pada tahun 2022. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan ektensifikasi, intensifikasi, mesin pertanian, dan peningkatan jalan.

Eddy pun mengungkapkan, BPDPKS telah menjalankan berbagai program kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sawit dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, asosiasi petani sawit, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPDPKS pun telah memperoleh penghargaan Sawit Indonesia Award 2022 dalam kategori Pemberdayaan UMKM dan Petani Sawit.

• Jadi Online Educator, Buka Peluang bagi Para Ibu untuk Mendukung Ekonomi Keluarga
• Dibuka Seleksi 49.549 Formasi Calon PPPK Kementerian Agama
• Selamat Hari Ibu Moms, Simak 4 Rahasia Menjadi Ibu Bahagia

Eddy menyampaikan pula bahwa sektor sawit di Indonesia yang melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi positif untuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Seluruh capaian ini tentunya tidak mungkin bisa diraih sendiri oleh BPDPKS melalui dukungan dan sinergi yang baik dari seluruh stakeholder, tentunya tahun 2023 akan menjadi tantangan baru bagi industri sawit Indonesia dan BPDPKS, khususnya untuk dapat mempertahankan kinreja dan capaian yang lebih baik," pungkas Eddy. (ta)