BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan potensi terjadinya resesi di tahun 2023 harus disikapi dengan kesiapan menjaga ketahanan pangan daerah.

"Langkah antisipatif sudah harus mulai dipikirkan, salah satunya dengan menjaga ketahanan pangan daerah," katanya.

Syarwan mengatakan resesi adalah kelesuan ekonomi atau penurunan industri di suatu negara yang saat ini mengintai sejumlah negara di Eropa hingga Asia. Potensi resesi ini terjadi disebabkan oleh lonjakan inflasi, salah satunya sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina.

"Peningkatan inflasi ini jika tak dikendalikan maka akan menjadi resesi. Program ketahanan pangan lah yang menjadi lingkup terkecil dalam pengendalian inflasi di daerah," kata dia.

Syarwan meminta pemerintah daerah untuk mulai menggeliatkan program bertanam komoditas pangan penyumbang inflasi seperti cabai, bawang, hingga tanaman pangan pengganti padi.

"Untuk program ini, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui bupatinya sudah gencar mengajak warganya untuk bertanam cabai di halaman rumah. Ini bagus sehingga kebutuhan warga terhadap cabai bisa diatasi," sampainya.

Pemerintah daerah juga dituntut harus juga menjaga demand dan suplai masyarakat baik di ibu kota maupun di daerah. Jika demand dan suplai tidak merata, maka faktor kenaikan harga sembako dan komoditi lainnya berpotensi semakin meningkat.

• Festival Tapak Paderi Geliatkan Pelaku UMKM di Bengkulu
• Terbesar dan Terlengkap, Bukit Podomoro Business Park Hadir Di Jakarta Timur
• Harga Sawit di Bengkulu Pekan Kedua Oktober Rp 1.893 per Kilogram

Selain itu, Syarwan menuturkan terkait potensi resesi ini, APBN 2023 harus dijaga dengan baik oleh pemerintah daerah. Sehingga, penggunaannya berjalan efektif, dan tidak dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak perlu.

"Hal ini diperlukan demi menjaga stabilitas neraca keuangan kita, sehingga orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa terbantu oleh APBN 2023 lewat program-program yang buat oleh kementerian/lembaga terkait," jelas dia. (mb)