Harga TBS Tidak Termanajemen Baik Selama Perusahaan Dikelola Swasta

Selasa, 23 Agustus 2022 20:58 WIB

Penulis:Herlina

Editor:Herlina

WhatsApp Image 2022-08-23 at 8.21.43 PM.jpeg
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan

BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bengkulu tidak termanajemen dengan baik selama indeks penetapannya berada berdasarkan yang ditetapkan perusahaan kelapa sawit (PKS) swasta.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan swasta akan selalu berusaha mendapatkan harga lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Bengkulu.

"Selama perusahaan masih dikelola swasta, permainan harga akan terus terjadi," kata Syarwan, Selasa (23/08).

Padahal dari 33 perusahaan di Bengkulu hanya ada 8 perusahaan yang memiliki kebun kelapa sawit sendiri, sementara 25 perusahaan masih mengandalkan pasokan TBS kelapa sawit dari petani.

Artinya, kata dia, harusnya harga TBS itu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun mereka rata-rata membeli TBS di bawah harga ketetapan.

"Jadi kalau swasta masih memegang komoditas ini permainan harga pasti tetap ada walaupun sebenarnya PKS yang punya kebun di Bengkulu sedikit," katanya.

Syarwan mengaku, harusnya Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki perusahaan sendiri yang dikelolah oleh Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga ketika ada permainan harga nasional, maka perusahaan milik BUMD yang akan menampung seluruh TBS milik petani.

"Kalau ada perusahaan milik pemerintah maka harga TBS akan sulit dimainkan dan itu bisa mengandalkan harga juga," tuturnya.

Pemerintah daerah juga harus memiliki pabrik pengelolaan CPO menjadi minyak goreng dan solar. Dengan begitu, bisa menampung semua CPO yang ada di daerah sehingga harga CPO di daerah bisa lebih stabil. 

"Kita bukan melarang pengusaha cari untung tapi kita harapkan petani juga untung," tuturnya.

Syarwan meminta perusahaan sewajarnya dalam mencari untung, jadikan petani sawit sebagai mitra untuk saling menguntungkan, bukan sebaliknya.

Oleh sebab itu, Ia meminta supaya Pemerintah menjamin harga sawit terutama harga sawit pertani.

"Kami minta kepada pemerintah daerah memikirkan hal tersebut, agar petani Sawit bisa tersenyum dengan harga TBS yang stabil," tutupnya. (mb)