Kurang Memihak Rakyat Kecil, Apkasindo Minta Beasiswa Sawit Dievaluasi

BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa program beasiswa untuk pelajar yang dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak memihak untuk rakyat kecil.  Lantaran rata-rata yang menerima beasiswa ini adalah rakyat mampu dan berada di sekolah bermutu dan berprestasi.

Ketua Apkasindo Provinsi Bengkulu, Jakfar mengatakan, program Beasiswa BPDPKS itu hanya menyentuh petani kelapa sawit tertentu. Dimana rata-rata adalah petani kelapa sawit dari golongan mampu.

"Kami melihat hanya anak-anak petani mampu saja yang dapat beasiswa dari BPDPKS," kata Jakfar. 

Selain itu, menurutnya, proses seleksi beasiswa BPDPKS juga hanya menyasar anak-anak berprestasi. Akibatnya anak-anak yang berasal dari desa atau kampung di Bengkulu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini.

"Jelas sekali cara seleksinya itu yang dicari adalah anak orang kaya dan anak-anak berprestasi akibatnya anak-anak yang berasal dari kampung tidak ada yang lolos karena sekolah yang ada di kampung itu punya keterbatasan baik sarana pendukung sekolah maupun kualitasnya," tutur Jakfar.

Ia mengaku, banyaknya anak-anak dari kampung yang tidak mendapatkan beasiswa ini disebabkan aturan yang begitu rumit dari Direktorat Jendral Perkebunan (Dirjenbun). Lebih parah lagi, banyak anak-anak kampung yang tidak memahami penggunaan teknologi dan sulitnya sinyal yang ada di wilayah pedesaan atau kampung.

"Dirjenbun membuat aturan yang terlalu ribet contohnya tes Akademik dan wawasan melalui online yang rata-rata anak dari kampung buta teknologi di perparah lagi susahnya signal dari sisi ini saja mereka sudah kalah sebelum bertempur," kata Jakfar.

Selain itu, menurut Jakfar, pemerintah juga mempersulit proses verifikasi penerima beasiswa tersebut. Sebab proses verifikasi dilakukan terlalu ketat dan tidak memihak rakyat kecil. 

• Jurus Rahasia Kecantikan Wajah Glass Skin Bersama Amorepacific
• Dibutuhkan Praktik ESG dalam Industri Sawit Nasional
• Penataan Pantai Panjang Berawal dari Pedagang

"Proses verifikasi dari Disbun kabupaten dan dilanjutkan verifikasi dari Disbun Provinsi. Intinya beasiswa BPDPKS itu bukan untuk membangun Indonesia dari pinggir dan bertolak dengan slogan Presiden Pak Jokowi," tuturnya.

Oleh sebab itu, Jakfar meminta, kepada pemerintah agar menghapus program beasiswa ini. Sebab program ini dirasa sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat khusunya masyarakat miskin di Bengkulu.

"Kedepan lebih baik Menteri Pertanian menghapus kegiatan ini di BPDPKS, karena tidak berdampak ke rakyat kecil dan miskin di daerah," tutupnya. (mb)