BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Meningkatkan kapasitas kebencanaan yang ada di Provinsi Bengkulu dalam setahun terakhir memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk mengevaluasi kewajiban reklamasi dan rehabilitasi kawasan daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah meminta agar perusahaan pemilik lahan pertambangan bekas galian agar dapat mereklamasi kembali.

"Langkah stretegis baik tingkat provinsi dan kabupaten kota maupun pelaku usaha terkait dengan banjir, kita mulai pada sektor hulunya kerusakan hutan," ungkap Rohidin.

Menurutnya kerusakan hutan menjadi hal penting dan disepakati oleh semua pihak dan pemangku kepentingan yang berhubungan di sektor hutan di Provinsi Bengkulu yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Oleh karenanya harus ada sinkronisasi antara pemerintah daerah, pengawas pertambangan dan perusahana untuk memenuhi kewajibannya dalam tata kelola reklamasi dan normalisasi DAS.

"Setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan reklamasi yang memang menjadi tanggung jawab perusahaan. Jika tidak, silahkan inspektur tambang untuk menindak dan membawa permasalahan ini ke Kementerian," paparnya.

Gubernur juga akan melihat kembali data perencanaan reklamasi yang meliputi jumlah dana yang disetor ke perbankan dan jumlah reklamasi yang telah dilaksanakan.

• Legislator Sambut Baik Rencana Penggunaan Mobil Listrik
• Saatnya Pelajari Green Flags dari Gebetan Kamu
• Cadangan Pangan di Bengkulu Cukupi Kebutuhan Tiga Bulan Kedepan

"Jika reklamasi sudah dilakukan, maka kami akan minta data perencanaan reklamasi dan jumlah dana yang sudah disetorkan ke perbankan, kemudian berapa yang sudah diselenggarakan dan berapa yang belum diselenggarakan, karena ini masih banyak sekali persoalan di lapangan," jelas Rohidin.

Selain itu, khususnya bagi Perusahaan tambang yang berada dikawasan DAS untuk melakukan rehabilitasi disekitar aliran DAS.

"Kewajiban tambang untuk rehabilitasi kawasan DAS, itu juga kewajiban diluar reklamasi. Dua hal ini harus kita sepakati bersama," tutup Rohidin. (mb)