JAKARTA, LyfeBengkulu.com- Gerakan Pramuka Indonesia absen dalam ajang 16th World Scout Moot 2025 yang resmi dibuka hari ini di Portugal, 25 Juli hingga 3 Agustus. Kegiatan pramuka penegak dan pandega terbesar dunia ini diikuti lebih dari 9.000 peserta dari 117 negara. Namun, kontingen Indonesia gagal berangkat karena larangan dari pimpinan Kwartir Nasional (Kwarnas).

Larangan itu tertuang dalam surat resmi Kwarnas nomor 0069-00-j yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kwarnas, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar, yang merujuk pada arahan Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) terkait penundaan kegiatan luar negeri.

“Sesuai arahan Mabinas tentang penundaan giat luar negeri, Pimpinan Kwarnas memutuskan untuk tidak mengirimkan kontingen ke World Scout Moot 2025,” bunyi surat tersebut.

Padahal, terdapat 26 peserta dari Kwarda Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang telah lolos seleksi berjenjang sejak tingkat kecamatan. Biaya keberangkatan sekitar Rp60 juta per orang berasal dari pribadi, Kwarda, dan sumber non-APBN lainnya. Dana yang sempat disetor telah dikembalikan oleh Kwarnas.

• India Jajaki Investasi di Wilayah Barat Indonesia, Gandeng Sumut, Aceh, dan Bengkulu
• PGN Raih Penghargaan ASEAN CGCA 2025: Masuk 50 Besar Perusahaan Terbaik se-Asia Tenggara dalam Tata Kelola Perusahaan
• Perluas Akses Investasi Digital yang Aman, Mudah, dan Terjangkau untuk Generasi Muda

Tokoh Pramuka Kritik Kebijakan Pimpinan Kwarnas

Keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Priyo Mustiko, anggota Majelis Pembimbing Daerah Kwarda Yogyakarta, menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat internasionalisme Pramuka Indonesia yang diwariskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bapak Pramuka Indonesia.

“Kwarnas salah besar menafsirkan arahan Bapak Presiden selaku Ketua Mabinas. Ini langkah mundur,” kata Priyo, yang pernah mewakili Indonesia di Jambore Dunia 1967 di Idaho, Amerika Serikat.

Priyo juga menyoroti belum adanya edaran resmi dari Kwarnas soal Jambore Pramuka Asia Pasifik di Filipina (Desember 2025) dan Konferensi Pramuka Asia Pasifik di Taiwan (Oktober 2025). Padahal, batas pendaftaran tinggal hitungan hari.

Dugaan Masalah Keuangan dan Tunggakan WOSM

Pekan lalu, Sekjen WOSM David Berg dan Direktur Eksekutif Asia Pasifik WOSM Jose Rizal C. Pangilinan bertemu pimpinan Kwarnas di Jakarta. Salah satu agenda penting adalah tunggakan iuran WOSM oleh Gerakan Pramuka Indonesia yang disebut mencapai USD 800.000. Mereka juga mendorong Indonesia tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan Asia Pasifik.

Namun pada 1 Juli 2025, dalam Rakor Khusus Kwarnas dan seluruh Kwarda di Jakarta, diputuskan bahwa pengiriman kontingen Indonesia ke luar negeri akan diseleksi dan dibatasi.

• PGN (PGAS) Optimistis Raup Margin Positif Berkelanjutan, Didukung Fundamental Operasional dan Ekspansi LNG
• CTRL+J APAC 2025 Dorong Kolaborasi Media dan Teknologi untuk Masa Depan Jurnalisme di Era AI
• UN Women dan Srikandi BUMN Luncurkan WEPsCAL Pertama di Indonesia untuk Dorong Tempat Kerja Inklusif Gender

Gemma Pramuka Soroti Sikap Pasif Kwarda

Kebijakan ini dikritik oleh Gerakan Menegakkan Satya dan Darma Pramuka (Gemma Pramuka). Koordinator Gemma, Djatmiko Rasmin, menyayangkan sikap “yes man” pimpinan Kwarda dalam Rakorsus.

“Kakak-kakak pimpinan Kwarda seharusnya membela adik-adik Pramuka yang punya hak mengikuti kegiatan internasional. Kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai Ketua Mabinas, kami mohon kebijakan ini diluruskan,” tegas Djatmiko, yang juga seorang jurnalis dan mantan pengurus Kwarda DKI Jakarta. (**)