JAKARTA, LyfeBengkulu.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa arah kebijakan fiskal 2024 fokus untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan menggunakan kebijakan fiskal dalam mengendalikan volatilitas dan kenaikan harga. Serta menggunakan alokasi anggaran dan distribusi anggaran untuk menghapus kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang relatif tinggi pendapatannya. Namun, bisa dinikmati dan dapat mengangkat juga masyarakat yang ada di 40 persen terbawah.

"Tentu dalam hal ini berarti kerja keras dari sisi aspek yang mendukung agar Indonesia maju harus dilakukan. Entah itu dari sisi SDM, harapan hidup, pengangguran, stunting, hingga kepada pendidikan kesehatan secara umum, maupun dari berbagai industri manufaktur, peranannya, dan infrastruktur", ujar Sri Mulyani.

• Inovasi Exsport, Ciptakan Tas Junior Series Khusus untuk Anak Usia Dini
• Nicke Widyawati dan Srikandi Pertamina Masuk 100 Perempuan Pemimpin Bisnis Paling Berpengaruh di Indonesia
• Ajang Pra PON, Pengprov PBFI Bengkulu Proyeksikan 8 Atlet

Terkait stunting, Sri Mulyani menambahkan perlu untuk terus menjadi fokus karena hal tersebut mempengaruhi kualitas SDM Indonesia ke depannya. Sementara itu, perbaikan di bidang iklim investasi juga menjadi salah satu yang terus dilakukan.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan terus menjaga keberlangsungan APBN supaya tetap sehat. Di antaranya meliputi mobilisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, pembiayaan inovatif dan sustainable, hingga penguatan daya tahan serta mitigasi risiko yang kolaboratif.

• Cara Agar Tak Direndahkan Orang Lain di Usiamu Saat Ini
• Harga CPO Indonesia Masih Mengacu Bursa Malaysia dan Rotterdam, Kata Mendag
• Siswa MAN 2 Mataram Raih Perunggu Olimpiade Matematik Internasional

Nantinya melalui instrumen APBN akan terus membuat buffer sehingga gejolak ekonomi global dan geopolitik tidak secara langsung perekonomian Indonesia.

"Kita juga membuat APBN fleksibel sehingga kalau ada shock muncul dia bisa disalurkan kepada area yang relatively kecil dampaknya pada masyarakat dan ekonomi. Dan tentu kita harus tetap menjaga konsolidasi dan kredibilitas APBN kita", ujarnya. (dm/hpy/**)