BENGKULU,LyfeBengkulu.com- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bengkulu mencatat ratusan petani dan pekebun kelapa sawit di daerah ini belum mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Padahal dalam proyeksinya pemerintah mewajibkan petani memiliki ISPO paling lambat sebelum tahun 2025.

Ketua HKTI Provinsi Bengkulu, Bando Amin mengatakan petani enggan mengikuti sertifikasi lantaran kebun yang sudah dapat ISPO tidak ada bedanya karena harga tandan buah segarnya sama dengan pekebun yang belum mendapatkan ISPO.

"Saat ini harga TBS sawit dari kebun yang telah memiliki sertifikat ISPO masih sama dengan TBS umum. Itulah yang menyebabkan petani lain tidak tertarik dengan sertifikasi ISPO," kata Bando beberapa waktu lalu.

Padahal, kata dia, ISPO memuat sistmen produksi ramah lingkungan dan layak ekonomi, dan layak sosial. Hal ini tertuang dalam Perpres No 44 Tahun 2020 di mana diharapkan tata kelola sertifikasi ISPO menjadi lebih baik

Namun lanjut Bando Amin, adanya perusahaan kelapa sawit yang tidak memberikan kredit atau harga premium kepada produk-produk yang menggunakan TBS dari kebun bersertifikat ISPO membuat petani di daerah enggan beranjak untuk sertifikasi ini.

"Jadi tidak ada nilai lebih yang diberikan kepada petani yang mengantongi sertifikasi ISPO," ujarnya.

Sebaliknya, katanya, petani Bengkulu justru ingin mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Pasar sudah mengakui sertifikasi ini sehingga harga TBS yang dinikmati petani tersertifikasi RSPO lebih tinggi dari TBS pada umumnya.

"Rata-rata pendapatan tambahan yang didapatkan petani bersertifikat RSPO adalah sekitar Rp 4,14 juta per tahun, lumayan itu," ujarnya.

• Pemerintah Alokasikan Rp 38 Miliar Bansos Pengendalian Inflasi di Bengkulu
• Pemkab Bengkulu Tengah Bangkitkan UMKM Melalui Festival Durian
• Temui Gubernur Rohidin, Eksportir Kopi Minat Kembangkan Arabika Bengkulu

Selain karena persoalan insentif, menurutnya, masih rendahnya angka sertifikasi disebabkan kurangnya sosialisasi ISPO kepada petani yang kebanyakan tinggal jauh dari perkotaan.

Namun demikian, pihaknya bersama Pemprov Bengkulu terus dukung para pelaku usaha dan pekebun untuk memproduksi sawit yang ramah lingkungan sesuai aturan yang berlaku melalui sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ini.

"Kami terus melakukan sosialisasi ISPO, dan menggandeng seluruh lembaga untuk menyampaikannya ke petani agar informasi tersebar lebih luas hingga ke pelosok," tutupnya. (mb)