JAKARTA,LyfeBengkulu.com - Terhitung Agustus mendatang, mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite sepenuhnya akan diatur oleh pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah menggodok aturan terbarunya. Aturan ini ditargetkan akan berlaku paling lambat September 2022.

BPH Migas belum menyebutkan terkait aturan pembeliaan BBM Pertalite. Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat ini aturan terkait tesebut masih dalam proses revisi ketentuan. Pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Kalau target BPH Migas Agustus atau paling lambat September tahun ini. Tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu Perpres,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, pada Kamis (23/06)

• Bagaimana Menghindar dari Hubungan yang Toxic ?
• Tips untuk Berbisnis Makanan dan Minuman
• Terbang dengan Citilink, Bayar Pakai Paylater Cicilan 0 Persen

Hingga saat ini, lanjut Erika belum ada jadwal pembahasan dengan pemerintah terkait aturan pembelian pertalite. Namun, BPH Migas telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Progresnya sudah kami sampaikan melalui Menteri ESDM dan sudah disampaikan kepada Presiden,” tandas Erika.

• Bahaya Racun Timbel Peleburan Aki Bekas dan Cat Merusak Syaraf Anak
• Surplus Beras Hingga 7 Juta Ton, Indonesia Swasembada Pangan
• BKKBN Optimis Tingkatkan Ekonomi Keluarga Akseptor di Masa Pandemi Covid-19

BPH Migas diminta untuk mengkaji dampak-dampak yang ada, khususnya dampak terkait aspek sosial jika kebijakan baru pembelian BBM Peralite tersebut nantinya diberlakukan.

Selain itu, BPH Migas berencana untuk melakukan pengaturan atau identifikasi ulang untuk konsumen pengguna jenis BBM tertentu seperti solar. Nantinya juga akan diatur ketentuan untuk konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. (**)